Capa Economia Calendário prevê que o depósito da primeira parcela vai ocorrer entre 6 e 30 de abril, com saques em dinheiro entre 4 de maio e 4 de junho 31 mar 2021 - 12h52 atualizado às 13h02 BRASÍLIA - O pagamento da primeira parcela da nova rodada do auxílio emergencial será iniciado em 6 de abril, antes do calendário dos beneficiários do Bolsa Família, como antecipou o Estadão/Broadcast. Auxílio emergencial Foto Marcelo Camargo/Agência Brasil / Estadão O cronograma foi publicado em portaria do Ministério da Cidadania em edição extra do Diário Oficial da União DOU e vale para beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família, mas estão no Cadastro Único de programas sociais ou foram aprovados pelo site ou app da Caixa criados em 2020. Assim como no ano passado, os recursos serão primeiro depositados na poupança social digital criada em nome do beneficiário pela Caixa Econômica Federal. Nessas datas, os valores poderão ser usados em pagamento de contas, de boletos e para realização de compras por meio de cartão de débito virtual ou QR depois de alguns dias é que o dinheiro poderá ser sacado ou usado em transferências bancárias ou pagamentos com calendário do auxílio emergencial 2021 O calendário prevê que o depósito da primeira parcela vai ocorrer entre 6 e 30 de abril, com saques em dinheiro entre 4 de maio e 4 de junho. A data exata vai depender do mês de nascimento do beneficiário. A segunda parcela será paga entre 16 de maio e 16 de junho, e a liberação para saques ocorrerá de 8 de junho e 8 de terceira parcela, o depósito será feito entre 20 de junho e 21 de julho, enquanto os saques ficarão disponíveis de 13 de julho a 12 de agosto. A quarta parcela será paga entre 23 de julho e 22 de agosto, e a liberação para saques será feita entre 13 de agosto e 10 de nascidos em janeiro 1ª parcela 06 de abril 2ª parcela 16 de maio 3ª parcela 20 de junho 4ª parcela 23 de julho Para nascidos em fevereiro 1ª parcela 09 de abril 2ª parcela 19 de maio 3ª parcela 23 de junho 4ª parcela 25 de julho Para nascidos em março 1ª parcela 11 de abril 2ª parcela 23 de maio 3ª parcela 25 de junho 4ª parcela 28 de julho Para nascidos em abril 1ª parcela 13 de abril 2ª parcela 26 de maio 3ª parcela 27 de junho 4ª parcela 01 de agosto Para nascidos em maio 1ª parcela 15 de abril 2ª parcela 28 de maio 3ª parcela 30 de junho 4ª parcela 03 de agosto Para nascidos em junho 1ª parcela 18 de abril 2ª parcela 30 de maio 3ª parcela 04 de julho 4ª parcela 05 de agosto Para nascidos em julho 1ª parcela 20 de abril 2ª parcela 02 de junho 3ª parcela 06 de julho 4ª parcela 08 de agosto Para nascidos em agosto 1ª parcela 22 de abril 2ª parcela 06 de junho 3ª parcela 09 de julho 4ª parcela 11 de agosto Para nascidos em setembro 1ª parcela 25 de abril 2ª parcela 09 de junho 3ª parcela 11 de julho 4ª parcela 15 de agosto Para nascidos em outubro 1ª parcela 27 de abril 2ª parcela 11 de junho 3ª parcela 14 de julho 4ª parcela 18 de agosto Para nascidos em novembro 1ª parcela 29 de abril 2ª parcela 13 de junho 3ª parcela 18 de julho 4ª parcela 20 de agosto Para nascidos em dezembro 1ª parcela 30 de abril 2ª parcela 16 de junho 3ª parcela 21 de julho 4ª parcela 22 de agosto
Tribunnews Ilustrasi - BLT Dana Desa 2023. - Bagi masyarakat yang tergolong dalam kemiskinan ekstrem, ada kabar baik di bulan Juni 2023. Pasalnya, pemerintah akan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai BLT Dana Desa untuk periode April, Mei, dan Juni 2023. Besaran bantuan yang diberikan adalah Rp 300 ribu per bulan per keluarga penerima manfaat KPM. BLT Dana Desa adalah salah satu program pemerintah untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19 terhadap masyarakat desa. Program ini menggunakan anggaran dari dana desa yang dialokasikan minimal 10% dan maksimal 25% dari pagu dana desa. Bantuan BLT Dana Desa adalah KPM yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS dan tidak menerima bantuan sosial lainnya. Untuk mengetahui jadwal pencairan BLT Dana Desa Juni 2023, masyarakat dapat menghubungi kantor desa atau kelurahan setempat. Biasanya, penyaluran dilakukan secara manual dengan membawa undangan, KTP, dan buku rekening ke lokasi penyaluran yang telah ditentukan. Jika berhalangan, bisa diwakilkan dengan surat kuasa bermaterai dan diambil oleh orang dalam satu kartu keluarga yang sama. Syarat dan mekanisme pencairan BLT Dana Desa Juni 2023 adalah sebagai berikut 1. Pemda harus menyampaikan dokumen persyaratan dan mengajukan penyaluran tahap I secara lengkap dan benar kepada KPPN melalui aplikasi OMSPAN. Baca Juga Alhamdulillah Bayar BPJS Gratis, Bansos PBI Jaminan Kesehatan 2023 Sudah Cair PROMOTED CONTENT Video Pilihan
Mama Ambon: Pencairan dana tahap ketiga bagi korban bencana sosial 11 September 2011 lalu ternyata belum sepenuhnya disalurkan oleh Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera). Sekitar 37 Kepala Keluarga (KK) pengungsi korban 11 September belum sepenuhnya mendapatkan bantuan dari Kemenpera.
Kendari ANTARA News - Pengungsi asal Maluku dan Maluku Utara yang berada di Sulawesi Tenggara Sultra, yang tergabung dalam Saluran Aspirasi Rakyat SARA menuntut penyaluran dana kompensasi eksodus sebesar Rp10 juta per kepala keluarga. Tuntutan dana kompensasi tersebut mereka sampaikan dalam aksi damai yang dilakukan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Sultra, di Kendari, Selasa. Ketua SARA, La Umar, Mengatakan dana kompensasi eksodus kerusuhan Maluku dan Maluku Utara sebesar Rp10 juta per KK sudah dijanjikan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono sejak tahun 2010 lalu. "Namun hingga sekarang dana tersebut belum juga dicairkan, maka dari itu kami datang ke DPRD Sultra untuk meminta kepada wakil rakyat agar dapat menjembatani kami untuk bertemu dengan pihak dinas terkait,"ujarnya. Ia menambahkan sesuai dengan data Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, jumlah eksodus asal Maluku dan Maluku Utara di Sultra mencapai Kepala Keluarga atau sekitar 255 ribu jiwa, jumlah tersebut tersebar diseluruh wilayah Sultra. Menurutnya, seharusnya sudah harus memberikan dana kompensasi tersebut sehingga para pengungsi korban kerusuhan Maluku dan Maluku Utara bisa mendapatkan hak-hak mereka. "Selain kompensasi dana sebesar Rp10 juta, sesuai dengan kesepakatan bersama Komisi delapan DPR RI menghasilkan keputusan berupa kompensasi bahan bangunan rumah BBR dan dana bantuan usaha bagi pengungsi,"ujarnya. Menurutnya, jumlah pengungsi yang terbanyak ada di Kabupaten Buton, Kota Baubau, dan Kabupaten Wakatobi. Sementara itu Sekretaris Komisi I DPRD Sultra, Bustam, Mengatakan pihaknya akan memanggil pihak terkait untuk dimintai keterangan dan kejelasan agar para pengungsi tersebut dapat menerima hak mereka sebagai warga negara. "Besok kami akan memanggil pihak-pihak terkait dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi dan Biro Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Provinsi Sultra,"ujarnya. Massa pengungsi tersebut diterima oleh anggota DPRD Sultra dari Komisi I dan Komisi IV, yakni Bustam, Aswandi Andi, Surunudin, Wa Ode Farida dan Muniarty M Ridawan. KR-LARPewarta La Ode Abdul RahmanEditor Ella Syafputri COPYRIGHT © ANTARA 2014Sebelumnyadisebutkan jadwal pencairan gaji ke-13 cair pada Agustus 2 - Halaman 4 Tak lama lagi, gaji ke-13 PNS untuk TNI/Polri segera cair. Selasa, 5 Juli 2022
Jakarta - Waktu sebentar lagi akan berganti tahun dari 2020 ke 2021. Pemerintah telah menyatakan Program Keluarga Harapan PKH tetap berlanjut pada 2021 adalah salah satu program bansos yang diberikan pemerintah untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19. Menteri Sosial Tri Rismaharini menyebutkan dana PKH 2021 akan cair pada 4 Januari akan dilakukan oleh bank himbara himpunan bank-bank pemerintah. Menurut Risma, penggunaan dana PKH 2021 adalah untuk ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas, dan lanjut akan diberikan mulai bulan Januari, selama tiap 3 bulan sekali. Tahap pertama Januari, tahap kedua bulan April, tahap ketiga bulan Juli, dan tahap keempat bulan itu, Bantuan Sosial Tunai BST ditargetkan akan diterima oleh 10 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Termasuk dari Jabodetabek yang penyalurannya akan dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Indeks bantuan per bulannya yakni Rp 300 ribu per penerima manfaat yang akan diberikan selama empat bulan dari Januari sampai April."PT Pos akan menyalurkannya kurang lebih mulai tanggal 4 Januari. Kita berharap satu minggu itu bisa kelar di seluruh Indonesia tapi memang ada yang khusus seperti di Papua yang mungkin mekanismenya sangat berbeda," ujar Risma saat jumpa pers secara virtual di Kantor Presiden, Selasa 29/12/2020 Risma menegaskan, pihaknya akan membuat edaran dan memantau penggunaan bansos tersebut."Kami akan pantau karena insyaallah bulan Februari kami sudah akan menyiapkan tools/alat untuk kami akan mengetahui uang itu dibelanjakan untuk apa saja," juga mengingatkan agar dana bansos tidak digunakan untuk pembelian rokok. Jika terjadi, maka pihaknya akan melakukan evaluasi untuk penerima bantuan."Instruksi Bapak Presiden adalah tidak ada penggunaan untuk pembelian rokok. Sekali lagi, jangan sampai bantuan ini untuk kesehatan namun kemudian ada masalah karena digunakan untuk membeli rokok," tunggu saja pencairan PKH 2021 dan dana bansos lainnya pada 4 Januari 2021 ya. nwy/pal
TAJUKLOMBOKCOM - Pengungsi di Lombok Utara berkumpul di Lapangan Supersemar Kecamatan Tanjung, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat pada Selasa 30 Oktober 2018. Ribuan masa tersebut menggelar aksi menuntut pemerintah segera merealisasikan dana untuk pembangunan hunian tetap. Sementara itu korlap aksi Sutarjo menyampaikan agar dana bantuan tersebut
- Program Bantuan Sosial Bansos dari Kementerian Sosial Kemensos akan dilanjutkan pada tahun depan. Menurut Menteri Sosial Tri Rismaharini bansos 2021 bagi warga yang terdampak COVID-19 ini akan mulai disalurkan pada 4 Januari 2021. "Dengan PT POS mulai disalurkan pada 4 Januari [2021]. Kita harap dalam satu minggu bisa selesai di seluruh Indonesia tapi memang ada yang khusus di Papua berbeda," kata Risma dalam konferensi pers di Kantor Presiden Jakarta, Selasa 29/12/2020, seperti dikutip Antara menyampaikan hal tersebut bersama dengan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy seusai keduanya mengikuti rapat terbatas dengan topik "Persiapan Penyaluran Bantuan Sosial Tahun 2021" yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Bansos yang tadinya berbentuk sembako untuk masyarakat di wilayah Jabodetabek itu menurut diubah menjadi bantuan tunai. "Untuk wilayah Jabodetabek yang tahun ini menggunakan skema sembako, bantuan berupa sembako akan diubah menjadi bantuan langsung tunai yang nanti akan diantar oleh tenaga dari PT Pos ke rumah. Jadi tidak perlu datang ke kantor pos karena kita khawatirkan nanti timbul kerumunan karena itu akan diantar ke masing-masing alamat dengan teknik yang sudah diatur oleh Bu Mensos," kata Muhadjir. Menurut Risma, pembahasan berbagai skema dan data penerima bantuan untuk 2021 masih dalam proses finalisasi. "Kenapa hampir, karena kita akan mengembalikan [data] hari ini ke daerah dan [data] itu harus kembali ke pemerintah pusat tanggal 1 Januari. 'Bu 1 Januari kita libur?' Kita enggak ada libur karena saya ingin menyampaikan sesuai dengan instruksi Bapak Presiden bahwa minggu pertama Januari bantuan ini sudah bisa diberikan kepada penerima manfaat bantuan," ungkap Risma. Alasannya karena rata rata belanja sembako di Indonesia per bulan adalah senilai Rp3,76 triliun atau sekitar Rp60 miliar untuk lebih dari 500 kota dan kabupaten di Indonesia. "Artinya akan ada perputaran uang yang cukup besar di daerah. Penerima program sembako atau BPNT Bantuan Pangan Non-Tunai tahun ini adalah 18,8 juta penerima dengan menerima per bulan untuk Januari sampai dengan Desember," tambah Pencairan Bansos 2021 Program Bantuan Sosial Tunai BST pada 2021 ditargetkan untuk 10 juta orang penerima termasuk di Jabodetabek yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia dengan indeks bantuan per bulannya adalah bagi setiap penerima manfaat. "Itu diberikan pemerintah itu hingga Januari, Februari, Maret, April, jadi selama empat bulan," ungkap BST, ada pula Program Keluarga Harapan PKH yang ditujukan untuk 10 juta penerima manfaat dengan penyalur Bank Himbara. "Itu penggunaannya adalah untuk ibu hamil, kemudian anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas dan lanjut usia. Ini akan diberikan setiap 3 bulan sekali dengan tahap pertama Januari, kedua bulan April, tahap ke-3 bulan Juli dan tahap ke-4 bulan Oktober," ungkap Risma. Risma juga mengatakan akan mulai memperbaiki sistem pemberian bantuan mulai Februari 2021. "Karena Januari harus segera disalurkan maka pada bulan Februari ada mekanisme yang akan kita perbarui, yang lebih mudah namun kita lebih detail untuk melakukannya karena ada feedback, jadi bukan hanya kami memberikan bantuan tapi ada pelaporan untuk penerima bantuan," tambah Risma. Risma berharap tidak ada lagi upaya memotong bantuan atau penyelewengan juga Bansos 2021 Akan Dicairkan dalam Bentuk Tunai untuk Jabodetabek Risma Siapkan Sistem agar Uang Bansos Bukan untuk Beli Rokok - Ekonomi Penulis Dipna Videlia PutsanraEditor Agung DH
KabarGembira, Ada Kepastian Tanggal Pencairan Gaji 13 PNS, TNI, Polri, Pensiunan, Ini Dia Jadwalnya - Halaman 3
Jakarta ANTARA News - Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengunjungi pengungsi korban gempa serta mengecek pencairan dana bantuan sosial dalam Program Keluarga Harapan PKH di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. "Dalam situasi bencana alam, pencairan bansos harus tetap dilaksanakan untuk meringankan beban ekonomi warga yang terdampak bencana," katanya dalam siaran pers kementerian, Minggu. Didampingi Gubernur Terpilih Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah dan Bupati Sumbawa Husni Djibril, Agus menyaksikan langsung proses pencairan dana PKH yang didukung oleh Bank Rakyat Indonesia BRI. "Dalam situasi seperti sekarang, ibu-ibu tidak boleh berputus asa, harus selalu punya harapan. Ibu tidak sendiri, pemerintah akan terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memberikan perlindungan sosial," katanya. Dana PKH untuk Kabupaten Sumbawa pada 2018 sebanyak Rp42,7 miliar untuk keluarga. Penerima bantuan meliputi penerima manfaat PKH reguler sebanyak keluarga, PKH Disabilitas 56 keluarga dan PKH Lansia 163 keluarga. Sementara dana PKH untuk Provinsi NTB pada 2018 sebanyak Rp615,2 miliar untuk keluarga, yang mencakup penerima manfaat PKH Reguler keluarga, PKH Disabilitas keluarga dan PKH Lansia keluarga. Usai meninjau pencairan dana bantuan sosial, Menteri Sosial menuju ke Gudang Bulog Alas di Kabupaten Sumbawa. Di sana, dia meninjau dapur umum dan menyantap makan siang sajian Taruna Siaga Bencana Tagana Sumbawa yang biasa diberikan untuk pengungsi. "Masakannya enak. Ada mi goreng, telur balado, dan ikan," katanya. Sebelum menuju Pelabuhan Kayangan untuk menyeberang menuju Lombok, ia menemui pengungsi yang ada di Sumbawa Barat dan memberikan bahan pokok bantuan Presiden Joko Widodo. Gempa bumi berkekuatan 6,9 SR mengguncang Pulau Sumbawa pada 19 Agustus 2018, menyebabkan 10 orang meninggal dunia, rumah rusak, dan orang mengungsi. Pemerintah total menyalurkan bantuan Rp89,8 miliar untuk korban gempa di Sumbawa, yang di antaranya berupa bantuan permakanan, bantuan perlengkapan pengungsian, santunan ahli waris korban meninggal, bantuan PKH, bantuan pangan, paket bahan pokok dan beras. Baca juga Mensos Agus kunjungi korban gempa di SumbawaPewarta Desi PurnamawatiEditor Maryati COPYRIGHT © ANTARA 2018
. tanggal pencairan dana pengungsi
