Nilaiyang terkandung dalam semboyan Bhinneka tunggal Ika adalah . semua masyarakat harus mempunyai konsep yang kuat mengenai bangsa Indonesia . digunakan untuk menjalin pertemanan dan tukar-menukar Wawasan Nusantara dengan warga berlainan suku bangsa. 15. Multiple-choice.
BHINNEKATUNGGAL IKA kuis untuk Professional Development. Berikut ini merupakan aspek-aspek yang mendasari wawasan nusantara, kecuali Falsafah Pancasila. Aspek Politik. Moto Bhinneka Tunggal Ika secara lebih jelas dan konstitusional dituangkan dalam konsep wawasan nusantara melalui. TAP MPR No. IV/MPR/1973. TAP MPR No. VI/MPR/1973Dalamsambutannya, ia memuji semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dinilainya jadi contoh sangat baik bagi dunia. "Saya juga telah memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas kehidupan yang sangat harmonis, yang ada di Indonesia, sebagai contoh dari kehidupan yang sangat harmonis antar umat beragama yang berbeda-beda yang ada di Indonesia.
MaknaBhinneka Tunggal Ika sendiri tidak hanya mengenai keberagaman agama, tetapi juga keberagaman suku, bahasa, dan budaya yang dimiliki masyarakat Indonesia. Hingga akhirnya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan bagi negara Indonesia yang tercantum pada lambang negara Burung Garuda. Nah, berikut landasan hukum dan konsep dasarmenerapkansikap dan perilaku yang berprinsip pada bhinneka tunggal ika di era 4.0 dalam pembelajaran k13 di mi/sd kelas iv June 2020 JMIE (Journal of Madrasah Ibtidaiyah Education) 4(1):86 Konsepsiwawasan nusantara aspirasinya dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini merupakan lahirnya istilah konsep wawasan nusantara dari segi .. nama. ide, gagasan, dan cita - cita. Dalam wawasan nusantara dijelaskan bahwa wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan dalam bidang pertahanan keamanan. Hal ini mengandung arti ancaman ArtiBhinneka Tunggal Ika dalam Undang-Undang adalah semboyan sebagai Lambang Negara dari Garuda Pancasila. Ada pada Undang-Undang pasal 1 ayat 3 dan pasal 36A. Berikut lebih mendalam tentang arti Bhinneka Tunggal Ika dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintahan, Rabu (6/4/2022).